Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kajian Pemindahan Ibu Kota  Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas soal rencana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke luar  Pulau Jawa. Ide ini sebenarnya sudah wacana lama, sejak era Presiden Soekarno. Wacana pemindahan IKN di Era Pemerintahan Jokowi mencapai puncaknya saat Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019. Presiden mengingatkan mengenai pemindahan ibukota ini memerlukan persiapan yang matang, detail, baik dalam sisi pilihan lokasi tepat termasuk memperhatikan aspek geopolitik, geostrategic, kesiapan infrastruktur pendukung dan terkait pembiayaan.

Pemerintah Pusat sangat dominan wacana pemindahan IKN. Pemindahan IKN merupakan keputusan politik penting yang membutuhkan kritik, masukan dan konsensus dari berbagai pihak (DPR, Pemerintah Daerah, Akademisi, Tokoh Masyarakat, CSO, Swasta dan lainnya).

Dalam pembangunan, ada tiga komponen utama perlu diperhatikan, yakni natural capital, human capital dan physic capital. Begitu pula soal tata ruang, perlu konsisten dan kesepakatan bersama semua pihak bahwa sumber daya alam tetap terjaga. Daya dukung yang perlu dikembangkan dan di bangun, tak hanya fisik atau infrastuktur juga kapasitas manusia.

Presiden  Joko Widodo menyatakan, “Pemindahan Ibukota Jakarta, keluar Pulau Jawa, dalam rapat terbatas Senin (29/4/19). Pertimbangan ini diambil guna mengurangi beban daya tamping dan daya lingkungan Pulau Jawa.

Jakarta dinilai tidak layak lagi menjadi ibukota Negara lantaran masalah banjir, gempa, pencemaran udara, dan macet yang kerap terjadi.

Presiden JokoWidodo menyampaikan saat pidato pokok Rancangan APBN 2020 beserta nota keuangannya, disidang paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat(16/8/2019), bahwa selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau diluar Jawa.

Bambang Brodjonegoro, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, ada tiga alternative ditawarkan kepada presiden.

Alternatif pertama, ibukota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementrian, dan lembaga.

Kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, namun masih radius sekitas 50-70 km dari Jakarta.

Ketiga, memindahkan ibukota ke luar pulau Jawa, terutama kawasan timur Indonesia.

“Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternative ketiga, yaitu memindahkan ibukota ke luar  Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini,” .

Namun disini akan adanya beberapa pendapat, mengenai perihal pemindahan ibukota itu sendiri, salah satunya yaitu

Menurut Rulyandi, ketentuan mengenai referendum ini sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Dalam Pasal 1 huruf a UU tersebut disebutkan bahwa “Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945”.

Pemerintah Pusat belum menjelaskan secara kuat landasan, tujuan, dan tema besar pemindahan IKN. Pemerintah baru sekedar menjelaskan argumentasi yang terkait wacana relokasi IKN;

Daya dukung Ibu Kota Jakarta yang semakin berat (kepadatan penduduk, kemacetan, polusi, pasokan air, dll) dan Menciptakan IKN yang aman dan jauh dari ancaman bencana alam (gempa, banjir, dll), Pemerataan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Seluruh justifikasi tersebut mengesankan bahwa Pemerintah Pusat justru menghindari permasalahan di Ibu Kota Negara yang mestinya dihadapi dan diselesaikan.

Dalam proses yang demikian, akan menambah konsep intelektulitas yang tinggi, karena aka nada beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan guna menunjang proses pemindahan Ibukota Jakarta.

Dalam konsep pertumbuhan wilayah, terutama wilayah yang akan menggantikan ibukota Jakarta harus benar-benar sesuai dengan harapan, karena kota tersebut akan menjadi Pusatnya pergerakan Indonesia kedepan.  Kemudian juga konsep pemerintahan pusat ini akan selalu mengkoordinasi perkembangan pemerintahan daerah-daerahnya.

 

PEMBAHASAN

Argumen pemerataan ekonomi melalui jalan pemindahan IKN juga dengan mudah dapat dipatahkan karena pada dasarnya sudah ada instrumen otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang memang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Dan, ada berbagai kebijakan dan instrumen yang digunakan untuk memperbaiki ketimpangan.

Lebih penting lagi, reorientasi pembangunan dari Jawa Sentris menjadi Indonesia sentris bukanlah retorika yang sekedar diwujudkan dengan memindahkan secara fisik bangunan pemerintahan dan aparatur birokrasi, melainkan seharusnya dengan merelokasi paradigma berpikir.

Para penyusun kebijakan sehingga arah pembangunan dapat dipastikan konsisten menuju keadilan sosial. Bahkan, lebih baik anggaran untuk pembangunan IKN baru tersebut disalurkan untuk pembangunan di berbagai daerah yang sangat membutuhkan

Itu semua akan memunculkan problematikan yang kuat, alasannya karena menimbulkan dampak keuangan Negara tanpa dasar yang jelas.

Sehingga semua usaha yang sudah disusun secara matang akan sia sia karena ternyata rakyat tidak menyetujui melalui parlemen. Pemerintahan  melalui Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Baru mulai mengkaji pemindahan ibukota Negara. Pada pelaksanaanya aka nada tiga tahap yang harus dilalui pemerintahan sebelum pusat pemerintahan bergeser ke kota lain.

Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Arifin Rudiyanto menjelaskan tahap pertama kajian yang ditargetkan selesai di 2017. Pada tahap selanjutnya dimulai 2018 yaitu skenario persiapan, lalu pelaksanan pemindahan.

 

Risiko Kegagalan Fungsi Ikn Yang Baru Yang Dapat Menjadi Gambaran Mengenai Pemindahan Ibukota Indonesia

 

Meskipun pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara Malaysia berada di Putrajaya, tetapi sebagian besar pegawai negerinya tetap tinggal di Kuala Lumpur karena keluarganya berada di sana, apalagi jarak Putrajaya – KL hanya 25 km

Begitupun Canberra sebagai Ibu kota baru Australia juga terbukti sepi tidak terlalu diminati warganya untuk bermukim

Pemindahan Ibu Kota Korea Selatan dari Seoul ke Sejong telah diputuskan sejak 2012, tapi sampai saat ini prosesnya masih belum selesai. Salah satu kendalanya adalah besarnya biaya pembangunan dan dinamika politik domestik sehingga turut menghambat pembangunan Ibu Kota baru di Sejong

Contoh penting berikutnya adalah pemindahan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi pada tahun 2010. Namun, setelah 9 tahun berjalan, Ibu Kota Sofifi tidak banyak mengalami perubahan dan hanya ramai saat jam kerja, setelah itu 99% PNS kembali pulang ke Kota Ternate

 

 

Kesimpulan

Dampak terhadap kinerja ekonomi sektoral, pemindahan ibukota Negara ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, secara umum menstimulus turunnya jumlah output sektoral terjadi hampir di semua sector atau industry baik di tingkat provinsi maupun nasional. Terutama sector tradable-good dan berbasis sumber dayaalam.

Tidak ada urgensi yang kuat untuk memindahkan Ibu Kota Negara Wacana pemindahan IKN terlalu dimonopoli Pemerintah Pusat, padahal keputusan besar ini harus melibatkan seluruh komponen Bangsa dan bahkan membutuhkan konsensus nasional. Pemindahan IKN bukanlah hak prerogatif Presiden. Contoh pemindahan Ibu Kota di negara lain harus dilihat secara utuh latar belakang, tujuan, dan kesiapan negara-negara tersebut dari beragam aspek (politik, ekonomi, sosial, militer, dan lingkungan).

Pemerintah Pusat sebaiknya segera memfokuskan perhatiannya terhadap persoalan-persoalan pembangunan lainnya yang lebih prioritas dan sejalan dengan janji-janji politik jangka pendek seperti isu investasi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, daya saing SDM, dll .

Menanggapi Hal tersebut maka Kami Forum komunikasi mahasiswa politeknik se-Indonesia menyatakan sikap:

1.Menyarankan kepada pihak Kementerian PPN agar dapat memberikan juga dampak buruk dari perpindahan ibu kota.

2.Menegaskan kepada Presiden RI agar dapat benar-benar memikirkan ulang dalam pelaksanaan IKN.

3.Mendesak pemerintahan dan badan lembaga lingkungan hidup agar dapat menyeselesaikan terlebih dahulu bebera aspek infrastuktur yang belum selesai.

4.Menolak tegas terhadap penebangan pohon dikawasan kalimantan untuk pembukaan lahan IKN yang baru di sahkan.

 

Hidup Mahasiwa !!!

Hidup Rakyat Indonesia !!!

Hidup Politeknik !!!

 

#Langkahkastrag

#TolakpindahIKN

 

Tdd,

Rizqi khoiruddin

Politeknik Negeri Sriwijaya

Koordinator Bidang Kajian Strategis

FKMPI 2019/2020

Mengetahui,

Muhammad Daniel NA

Politeknik Negeri Lampung

Sekretaris Jenderal

FKMPI 2019/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *