GerakanPoliteknikPenentangAsapNasional

#FKMPIMASIHDARURATASAP

Gerakan Politeknik Penentang Asap Nasional GP2AN

  1. Pendahuluan

Lingkungan hidup di Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, merupakan rahmat dari-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya. Masalah hukum lingkungan dalam beberapa dekade akhir-akhir ini menjadi perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis

-habisnya. Masalah lingkungan hidup timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaannya. Lingkungan hidup kian waktu, mengalami ancaman dan kerusakan yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak ramah lingkungan dari manusia yang diyakini turut andil sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan hidup. Lajunya pertambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia menyebabkan lingkungan dikorbankan

Dua hal yang paling essensial berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.yang telah meresahkan dan sudah menjadi isu yang mendunia. Oleh karena itu, masyarakat bersama pemerintah dengan gencarnya melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi. Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup perlu di tanamkan kepada manusia sejak dini sehingga tertanam nilai-nilai kecintaan akan lingkungan Hutan merupakan pondasi alam yang menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam hutan juga merupakan faktor ekonomi yang dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Namun bersamaan itu pula, sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan secara ekploitasi, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya meningkatnya kerusakan hutan. Demikian besarnya manfaat hutan bagi manusia, sehingga apabila terjadi kerusakan seperti penebangan hutan secara illegal, kebakaran dan lain sebagainya maka akan menimbulkan dampak yang kurang baik dalam tatanan hidup manusia.

Pada mulanya kerusakan lingkungan hanya terbatas pada tingkat domestik. Namun dalam waktu yang tidak lama kerusakan lingkungan mulai merambah kekawasa wilayah dan juga mempengaruhi hubungan internasional di ASEAN. Saat ini seluruh masyarakat tidak lagi meragukan bahwa lingkungan merupakan suatu problem utama yang menjadikan sebagai isu internsional. Ada beberapa kasus yang berdampak pada hubungan internasional dikawasan ASEAN, salah satunya adalah polusi asap. Karena luasnya dampak lingkungan ini ASEAN sejak Tahun 1995 membicarakan isu asap yang menciptakan gangguan kesehatan bagi penduduk ASEAN.

Demikian juga halnya di Indonesia, permasalahan perusakan hutan seperti, kebakaran hutan yang akibatnya tidak saja dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan tersebut tetapi juga meliputi aspek lepas batas Negara, sehingga merugikan masyarakat Negara lainnya seperti pada pencemaran udara di beberapa Negara bagian di kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

 

  1. Pembahasan

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Oleh karena itu jelaslah bahwa lingkungan merupakan suatu hal yang penting yang patut, dijaga, dilindungi, dikelola serta dilestarikan, salah satunya adalah hutan. Dalam melakukan pengelolaan hutan, Pemerintah Indonesia telah berupaya agar pemanfaatan hutan tidak menimbulkan kerusakan akibat perburuan, penggalian bahan tambang, secara liar, bencana alam, penebangan liar, pencurian hasil hutan, perladangan berpindah dan pembakaran lahan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Bagi Indonesia kebakaran hutan bukanlah hal yang baru. . Kebakaran yang meluas beberapa kali terjadi dalam decade berikutnya mengakibatkan penyusutan jumlah areal hutan yang cukup besar, danau-danau menjadi kering, pertanian mengalami kegagalan, terhambatnya transpotasi sungai ke bagian kawasan pedalaman, bahan baku air minum yang bersih menjadi sulit dijumpai dan transportasi udara terhenti sama sekali karena matahari tertutup oleh asap terus menerus.

Secara general, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dapat diartikan sebagai peristiwa dimana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran secara besar- besaran. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 20 September 2019, karhutla terjadi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dari data yang sama tercatat, Badan dan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare. Adapun kebakaran hutan dan lahan terbesar salah satunya berada di Provinsi Riau yang mencapai 49.266 hektare terbakar. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kalimantan Tengah dengan area seluas 44.769 hektare diikuti Kalimantan Barat dengan luas area terbakar 25.900 hektare dan Kalimantan Selatan seluas 19.490 hektare. Adapun di Sumatera Selatan, jumlah area lahan dan hutan yang terbakar mencapai 11.826 hektare dan 11.022 hektare lahan di Jambi.


Karhutla itu sendiri banyak menimbulkan dampak negatif, salah satu dampak yang sangat terasa yaitu di sektor AQI. AQI itu sendiri merupakan singkatan dari Air Quality Index. AQI adalah Indeks yang digunakan aplikasi AirVissual untuk mengukur tingkat
Jumlah titik panas pada Jumat, 20 September 2019 pukul 09.00 WIB dilaporkan 5.086, dengan titik terbanyak di Kalimantan Tengah dengan 1.443 titik panas disusul Kalimantan Barat (1.384), Jambi (695), Sumatera Selatan (532), Riau (187), dan Kalimantan Selatan (169).

keparahan polusi udara di suatu kota. Indeks ini merupakan gabungan dari 6 polutan utama, yaitu PM22.5, PM10, Karbon monoksida (N02), dan Ozon (O3) dipermukaan tanah. Rentang nilai AQI itu mulai dari 0-500. Semakin tinggi nilai AQI, maka semakin parah pula tingkat polusi udara di kota tersebut dan efeknya pun semakin berbahaya. Berikut ini merupakan nilai AQI berdasarkan kategorinya :

 

Skala Keterangan
0-50 Baik
51-100 Sedang
101-150 Tidak sehat untuk kelompok sensitif
151-200 Tidak sehat untuk semua orang
201-300 Sangat tidak sehat
301-500 Berbahaya

 

Menurut situs penyedia data kualitas udara, indeks kualitas udara (air quality index/AQI ) di Pekanbaru pada Kamis, 19 September 2019 pagi pukul 10.00 berada di angka 358. Angka tersebut menunjukkan kualitas udara berada dalam kategori berbahaya (301-500) dengan kandungan polusi PM2.5 sebesar 308 mikrogram/m³. Adapun tingkat polusi ini dapat berubah sewaktu-waktu. Sedangkan AQI di Palangkaraya berada di angka 382 dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 332 mikrogram/m³. Kota lainnya yang kualitas udaranya berada dalam kategori berbahaya yakni Simpang (Jambi). Indeks kualitas udaranya berada di angka 458 dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 436,7 mikrogram/m³.

 

Karhutla berarti masalah serius tak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara di sekitarnya. Kabut asap akibat pembakaran yang terus meluas berdampak hingga Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, juga Thailand, dan Filipina. Dampak kebakaran hutan dan lahan ini sangat buruk, baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Sekurang-kurangnya 20 juta orang Indonesia telah terkena polusi udara dan air, baik langsung maupun tidak langsung.

Asap hitam mengakibatkan ribuan orang di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, harus dirawat di rumah sakit. Di Irian Jaya (Papua), ratusan warga meninggal karena transportasi untuk makanan dan keperluan suplai lainnya di pedalaman terhenti akibat asap. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah penderita ISPA per 25 September telah mencapai 900.000 orang. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan. Kebakaran hutan dan lahan menyebakan tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini yang menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir. Berkurangnya sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air.

Perlu kita ketahui bahwa kasus-kasus seperti ini tidak perlu terjadi disetiap tahunnya karena di Indonesia untuk peraturan yang mengatur tentang pembukaan lahan ini sudah diatur dalam undang-undang. Seperti Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.  Adapun  ancaman  pidana  bagi   yang   melakukan   pembakaran lahan adalah penjara paling  singkat  3 tahun dan paling lama 10 tahun serta  denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Sementara, undang-undang lain yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar dapat kita temukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang berbunyi: “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”. Untuk setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang berbunyi : “Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa”.

Fenomena Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan hal yang terus terjadi disetiap tahunnya di Indonesia. Hal ini akan terus terjadi jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah itu sersendiri terutama dalam hal hukum. Sudah berulang kali Presiden Joko Widodo menyatakan bakal menindak tegas para pelaku kasus Karhutla, baik itu pelakunya korporasi maupun perorangan. Sejak tahun 2014, dan kebakaran besar di tahun 2015 serta tahun berikutnya Jokowi menyatakan hal yang sama. Tapi pernyataan itu seolah tak “bergigi” karena kebakaran terus berulang setiap tahun saat musim kemarau.

Sementara itu, per 24 September 2019 Mabes Polri menyatakan telah melakukan penetapan 296 tersangka dari 262 kasus karhutla yang diselidiki kepolisian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo merinci 296 orang itu: 58 orang di Riau, satu orang di Aceh, 25 orang di Sumatera Selatan, 20 orang di Jambi, 21 orang di Kalimantan Selatan, 79 orang di Kalimantan Tengah, 68 orang di Kalimantan Barat, dan 24 orang di Kalimantan Timur. Selain itu sembilan korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dedi belum merinci nama perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. ebelumnya polisi menetapkan lima korporasi sebagai tersangka. Kelima perusahaan itu adalah PT SSS di Riau, PT Bumi Hijau Lestari di Sumsel, PT Palmindo Gemilang Kencana di Kalteng, dan PT SAP dan Sizu di Kalbar.

Selain penegasan hukum, pemerintah harus melakukan pencegahan melalui pengawasan terhadap titik panas yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia harus dipantau secara berkala terlebih dimusim kemarau. Penyiraman air atau pelaksanaan hujan buatan dilaksanakan sebelum munculnya titik api. Petugas yang berwenang seharusnya sudah mampu mendeteksi titik rawan yang ada dan memberikan penanganan sebelum terjadinnya karhutla tersebut.

Berdasarkan uraian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diatas, dengan semangat juang dan pergerakan dalam melawan serta memberikan keadilan terhadap peradaban. Membela negeri Indonesia tercinta. Oleh karena itu kami Fkmpi menyatakan sikap :

  1. Meminta keseluruhan data yang di dapat oleh dinas lingkungan hidup untuk perihal KARHUTLA
  2. Meminta aparat dan pemerintah daerah menindaklanjuti penyelidikan dan menghukum pelaku secara adil-adilnya dan teperinci sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai UU PPLH Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.
  1. Mendesak pemerintah untuk melakukan mitigasi bencana dan pemulihan lingkungan hidup terkait kebakaran hutan dan lahan serta pengawasan lahan gambut atau lahan yang mudah terbakar sesuai dengan Pasal 43,46,54,55 dan 82 UU No.32 tahun 2007 tentang Lingkungan
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *