[ FKMPI MENGAWAL : INSTRUKSI NASIONAL KAWAL 100 HARI KINERJA AMBYAR ]

[ FKMPI MENGAWAL : INSTRUKSI NASIONAL KAWAL 100 HARI KINERJA AMBYAR ]

#FKMPIMengawal

#100HariKinerjaAmbyar

‘pendidikan memang bukan segalanya, namun segalanya butuh pendidikan’.

Latar Belakang

Seolah sudah menjadi kewajiban bagi setiap kepala pemerintahan baru RI untuk menetapkan program kerja 100 pertamanya sejak resmi dilantik. Tentu saja tidak semua program kerja sudah dapat dilihat hasilnya dalam waktu 100 hari yang sebenarnya sangat singkat. Namun, bagaimana pun juga sebuah janji politik tentu harus dapat di realisasikan meski tidak sepenuhnya. Karena hal tersebut bukan hanya hubungannya dengan para konstituen, akan tetapi merupakan hubungannya dengan Sang Maha Pencipta.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Maruf Amin telah melalui 100 hari masa kerja dan dinilai belum menampakkan pembagian peran yang efektif sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu . Meski begitu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia tidak memasang target 100 hari. Alasannya, pemerintahan yang ia pimpin merupakan lanjutan dari sebelumnya dengan formasi dan program tak jauh berbeda. Pemerintahan Jokowi-Maruf sendiri memiliki lima target utama yang akan dilakukan hingga 2024 mendatang yang disebut pancakerja, yaitu yang pertama soal pengembangan sumber daya manusia, yang ke dua keberlanjutan infrastruktur, yang ketiga adalah penyederhanaan birokrasi, ke empat penyederhanaan regulasi, dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Namun, yang menarik untuk telisik dalam melihat seratus hari pemerintahan Jokowi periode kedua bukanlah capaian kinerja, melainkan langkah politik sang presiden.

Langkah politik Jokowi dalam memulai pemerintahan jilid kedua harus diakui mengejutkan. Dimulai dengan merangkul rivalnya dalam kontestasi pilpres, Prabowo Subianto, berikut motor oposisi, Partai Gerindra, ke dalam pemerintahan. Slater (2018) menyebutnya sebagai ciri “kartelisasi partai” ala Indonesia. Menurut Slater, kartelisasi terjadi karena tekanan partai parlemen. Namun, yang dilakukan Jokowi di awal periode kedua adalah sesuatu yang berbeda. Pemerintahannya tak mendapat tekanan di Parlemen, bahkan menguasai Parlemen dengan mengantongi lebih dari 60 persen kursi. Langkah ini seakan membongkar (dekonstruksi) fatsun politik (kepatutan politik) yang ada selama ini.

Kejutan Jokowi di awal periode keduanya tak berhenti di sini. Kesakralan sejumlah posisi di kabinet dan lingkar istana juga dibongkar. Jokowi menunjuk CEO Gojek yang berusia 35 tahun, Nadiem Makarim, sebagai Mendikbud. Ia menjadi menteri termuda dalam kabinet. Padahal, kursi menteri pendidikan selama ini dikenal “sakral” karena senioritas (diisi para guru besar berpengalaman) dan terafiliasi dengan salah satu organisasi massa terbesar di Tanah Air. Sejurus kemudian, Nadiem seakan membongkar semua pakem pendidikan selama ini melalui konsep Merdeka Belajar, Guru Penggerak, dan Kampus Merdeka.

Di lingkar istana, Jokowi membongkar kesakralan posisi staf khusus presiden dengan menunjuk para milenial. Beberapa di antara mereka bahkan belum mencapai usia 30 tahun. Staf khusus merupakan teman diskusi presiden sehari-hari yang biasanya diisi figur-figur senior dalam kepakaran maupun pengalaman. Di bidang hukum, sudah menjadi rahasia umum Jokowi membongkar independensi KPK dengan menempatkannya di bawah presiden dan memasukkan dewan pengawas yang dipilihnya secara langsung.

Desentralisasi peraturan, yang dinilai sebagai hiper-regulasi dan obesitas regulasi, dibongkar melalui omnibus law atau undang-undang sapu jagad. Sementara itu, rencana relokasi Ibu Kota Negara berlangsung seketika, seakan ingin membongkar kompleksitas multidimensi dari pemindahan Ibu Kota Negara.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi, dalam 100 hari pertama Jokowi-Maruf, terdapat tiga masalah utama yang perlu disoroti. Pertama terjadi penurunan daya beli masyarakat, kedua naiknya biaya pelayanan publik, dan ketiga masalah manajemen BUMN yang tersandung mega skandal korupsi .Pasalnya, ketiga masalah tersebut seakan membuat program prioritas pemerintah seperti omong kosong belaka. Program prioritas pemerintah untuk transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dan SDM, serta deregulasi, yang seharusnya diletakkan dalam tujuan untuk utama, guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pembahasan

 

Di periode kedua, Presiden Jokowi masih mencanangkan pembangunan infrastruktur meneruskan pembangunan di periode I. Namun, membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing jadi tujuan utamanya. Nadiem Makarim yang digadang-gadang mampu mengawal visi tersebut di bidang pendidikan dan kebudayaan langsung membuat gebrakan baru yakni meluncurkan konsep Merdeka Belajar, Guru Penggerak, dan Kampus Merdeka.

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) adalah pemeringkatan daya saing negara berdasarkan kemampuan atau talenta sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut. Beberapa indikator penilaian indeks ini adalah pendapatan per kapita, pendidikan, infrastruktur teknologi komputer informasi, gender, lingkungan, tingkat toleransi, hingga stabilitas politik.Di ASEAN, Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 77,27. Peringkat berikutnya disusul oleh Malaysia (58,62), Brunei Darussalam (49,91), dan Filipina (40,94). Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke enam dengan skor sebesar 38,61.

kai

 

Laporan yang dirilis oleh INSEAS ini menyusun pemeringkatan dengan penekanan penting pada pendidikan. Beberapa aspek pendidikan yang menjadi ukuran di antaranya pendidikan formal, vokasi, literasi baca-tulis-hitung, peringkat internasional universitas, jurnal ilmiah, mahasiswa internasional, relevansi pendidikan

dengan dunia bisnis, jumlah lulusan teknisi dan peneliti, jumlah hasil riset, dan jurnal ilmiah.

Persoalan pendidikan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, bukan lagi hanya mengupayakan pendidikan yang dapat diakses (accessible) oleh setiap warga negaranya, tetapi juga membenahi kualitas pendidikannya (Gaol, 2018), karena kualitas pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia, yang berkorelasi dengan peradaban bangsa Indonesia di masa mendatang. Berdasarkan data Global Human Capital Report yang diterbitkan World Economic Forum pada tahun 2017, peringkat Indonesia dalam bidang pendidikan menempati peringkat 65 dari 130 negara (Gaol, 2018). Dan berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622. Angka tersebut dihitung menggunakan Mean Years of Schooling dan Expected Year of Schooling.

law

 

Presiden Joko Widodo mengungkapkan berbagai janji di berbagai bidang pada 2020. Termasuk diantaranya janji di bidang pendidikan. Hal tersebut ia sampaikan dalam pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dan Nota Keuangan, diantaranya:

Anggaran Rp 505,8 triliun

Pada tahun 2020, Presiden memastikan akan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara yakni sebesar Rp 505,8 triliun, atau meningkat 29,6.persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp 390,3 triliun.

Selaras dengan industry

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini dinilai penting mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.

BOS untuk 54,6 juta siswa

Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, Jokowi mengatakan akan melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020.

Beasiswa untuk 20,1 juta siswa

Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.

Beasiswa untuk 818.000 mahasiswa

Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Kartu pra-kerja

Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, atau yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu pra-kerja. Nantinya pemegang kargo pra-kerja bisa memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat.

Melihat dari kemajuan di segi pendidikan Indonesia kebelakang. Dari keperiodean jokowi yang lama, tentunya kita melihat SDM yang semakin lama semakin menurun. Jelasnya, memang banyak yang ingin mendapatkan pendidikan, tapi banyak pula jutaan yang mundur. Artinya angka partisipasinya banyak, tapi pemerintah pusat belum ada solusi yang terkonsentrasi disini.

Dari data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 1.228.792 anak. Untuk karegori usia 13-15 tahun di provinsi, jumlahnya 936.674 anak. Sementara usia 16-18 tahun, ada 2,420,866 anak yang tidak bersekolah. Sehingga secara keseluruhan, jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4.586.332. Terlepas dari data yang dirilis TNP2K, angka partisipasi pendidikan disebut terus meningkat tiap tahunnya. Data yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemdikbud) mengungkap angka partisipasi kasar jenjang pendidikan menengah mencapai 88,6% pada tahun ajaran 2018/2019.

law2

Pendidikan Tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa. Sebagai jenjang pendidikan paling tinggi dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi menjadi ujung tombak dalam mendorong per-kembangan suatu bangsa. Perguruan tinggi diharapkan menjadi ke-kuatan moral yang mampu membentuk karakter dan budaya bangsa yang berintegritas tinggi; memperkuat persatuan bangsa melalui penum-buhan rasa kepemilikan dan kebersamaan seba-gai suatu bangsa yang bersatu; menumbuhkan masyarakat yang demokratis sebagai pendam-ping bagi kekuatan sosial-politik; menjadi sum-ber ilmu pengetahuan dan pembentukan sumber daya manusia yang responsif terhadap kebutuh-an masyarakat dengan seluruh strata sosialnya (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2004:7). Capaian pembelajaran dipengaruhi oleh mutu penyelenggaraan pembelajaran di institusi pendidikan penyelenggara, sedangkan mutu pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, profesionalitas dosen, fasilitas pem-belajaran, media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, budaya institusi, mahasiswa, metode pengajaran, dan jenis pro-gram. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di-nyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan mene-ngah yang mencakup program pendidikan di-ploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi di Indonesia terdiri atas pendidikan akademik, profesi dan vokasi. Pendidikan akademik di-arahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu, pendidikan profesi mem-persiapkan peserta didik untuk memiliki peker-jaan dengan persyaratan keahlian khusus, se-dangkan pendidikan vokasi mempersiapkan pe-serta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi di Indonesia dapat diselenggarakan di Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Uni-versitas.

Indonesia di tahun 2018 dihuni 8.043.480 mahasiswa. Mereka tersebar di 34.670 lembaga perguruan tinggi, negeri dan swasta. Jutaan mahasiswa itu diajar oleh 294.820 dosen. Tahun 2018, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI mencatat 1.732.308 mahasiswa baru dan 1.247.116 sarjana baru. ( Data dapat di unduh di: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad= rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEvL_7mLznAhXRZSsKHagLB7kQFjAKegQIAxAB&url=h ttps%3A%2F%2Fpddikti.ristekdikti.go.id%2Fasset%2Fdata%2Fpublikasi%2FStati stik%2520Pendidikan%2520Tinggi%2520Indonesia%25202018.pdf&usg=AOvVa w3OVCIr2n5Mk3rxtmAh1rur )

 

GAMBARAN UMUM PERGURUAN TINGGI (PT)

TAHUN : 2018

 

Negeri/Public                             Swasta/Private      TotalRistekdikti/TotalofMoRTHE

 

   
          Ristekdikti/MoRTHE      
V a r i a b e l Nasional/National              
Jml./No.                
V a r i a b l e s %              
      Jml./No. % Jml./No. % Jml./No. %  
                   
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  
                   
Lembaga / Institutions 4.670 100,00 122 100,00 3.171 100,00 3.293 100,00  
Universitas / University 581 12,44 63 51,64 500 15,77 563 17,10  
Institut / Institute 214 4,58 12 9,84 79 2,49 91 2,76  
Sekolah Tinggi / School of Higher Learning 2.525 54,07 0,00 1.449 45,70 1.449 44,00  
Akademi / Academy 1.054 22,57 0,00 973 30,68 973 29,55  
Akademi Komunitas/Community College 19 0,41 4 3,28 14 0,44 18    
0,55  
Politeknik / Polytechnic 277 5,93 43 35,25 156 4,92 199 6,04  
Program Studi/Study Program 27.779 100,00 6.725 100,00 14.429 100,00 21.154 100,00  
Universitas / University 14.104 50,77 5.383 80,04 7.855 54,44 13.238 62,58  
Institut / Institute 2.973 10,70 549 8,16 667 4,62 1.216 5,75  
Sekolah Tinggi / School of Higher Learning 7.377 26,56 0,00 4.091 28,35 4.091 19,34  
Akademi / Academy 1.312 4,72 0,00 1.203 8,34 1.203 5,69  
Akademi Komunitas/Community College 46 0,17 12 0,18 31 0,21 43 0,20  
Politeknik / Polytechnic 1.967 7,08 781 11,61 582 4,03 1.363 6,44  
                   
Mahasiswa Baru / New Entrants 1.732.308 100,00 550.797 100,00 921.359 100,00 1.472.156 100,00  
Universitas / University 1.111.495 64,16 481.611 87,44 557.200 60,48 1.038.811 70,56  
                   
Institut / Institute 126.533 7,30 26.388 4,79 34.208 3,71 60.596 4,12  
Sekolah Tinggi / School of Higher Learning 336.133 19,40 0,00 249.688 27,10 249.688 16,96  
Akademi / Academy 60.538 3,49 0,00 57.427 6,23 57.427 3,90  
Akademi Komunitas/Community College 761 0,04 151 0,03 610 0,07 761 0,05  
Politeknik / Polytechnic 96.848 5,59 42.647 7,74 22.226 2,41 64.873 4,41  
Mahasiswa Terdaftar / Students 8.043.480 100,00 2.492.103 100,00 4.459.021 100,00 6.951.124 100,00  
Universitas / University 5.235.327 65,09 2.240.176 89,89 2.701.392 60,58 4.941.568 71,09  
Institut / Institute 618.749 7,69 94.579 3,80 189.397 4,25 283.976 4,09  
Sekolah Tinggi / School of Higher Learning 1.577.807 19,62 0,00 1.251.226 28,06 1.251.226 18,00  
Akademi / Academy 244.203 3,04 0,00 226.235 5,07 226.235 3,25  
Akademi Komunitas/Community College 1.837 0,02 887 0,04 950 0,02 1.837 0,03  
Politeknik / Polytechnic 365.557 4,54 156.461 6,28 89.821 2,01 246.282 3,54  
                   

 

Lulusan / Graduates 1.247.116 100,00 389.881 100,00 723.494 100,00 1.113.375 100,00
Universitas / University 762.009 61,10 337.876 86,66 391.922 54,17 729.798 65,55
Institut / Institute 78.268 6,28 20.830 5,34 26.317 3,64 47.147 4,23
Sekolah Tinggi / School of Higher Learning 266.082 21,34 0,00 227.565 31,45 227.565 20,44
                 
Akademi / Academy 65.094,00 5,22 0,00 58.372 8,07 58.372 5,24
                 
Akademi Komunitas / Community College 463,00 0,04 129 0,03 334 0,05 463 0,04
Politeknik / Polytechnic 75.200 6,03 31.046 7,96 18.984 2,62 50.030 4,49
                 
                 
Dosen / Lecturers 294.820 100,00 75.892 100,00 177.140 100,00 253.032 100,00
Universitas / University 169.352 57,44 62.733 82,66 97.385 54,98 160.118 63,28
Institut / Institute 21.684 7,35 5.255 6,92 7.208 4,07 12.463 4,93
                 
Sekolah Tinggi / School of Higher Learning 66.602 22,59 0,00 51.376 29,00 51.376 20,30
Akademi / Academy 17.041,00 5,78 0,00 15.170 8,56 15.170 6,00
Akademi Komunitas/Community College 89,00 0,03 22 0,03 67 0,04 89 0,04
Politeknik / Polytechnic 20.052 6,80 7.882 10,39 5.934 3,35 13.816 5,46
                 
                 

 

Data lainnya yang turut dirangkum dalam statistik tersebut, seperti jumlah mahasiswa yang putus kuliah berdasarkan kelompok bidang ilmu.

law3

Statistik tersebut menunjukkan mahasiswa putus kuliah didominasi kelompok bidang ilmu teknik, dengan rasio 4,66 persen. Sedangkan angka putus kuliah terendah, ditempati mahasiswa Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), dengan jumlah 1,30 persen.

Setelah kebijakan Merdeka Belajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali membuat kebijakan baru yang diberi nama Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Kebijakan ini ditujukan bagi lingkup pendidikan tinggi, yakni :

Otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Ditambahkan oleh Mendikbud, “Seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C.

Program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Mendatang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks). Dan terdapat perubahan pengertian mengenai sks. Setiap sks diartikan sebagai ‘jam kegiatan’, bukan lagi ‘jam belajar’. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan

mengajar di daerah terpencil. (dapat diunduh di: https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/72dc50221025a21 )

Mendikbud menerangkan bahwa paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. Berikut alasan Kemendikbud mengeluarkan kebijakan kampus merdeka:

  1. Mendorong perguruan tinggi lebih adaptif

Nadiem menyebutkan, perguruan tinggi memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul tercepat. Menurutnya, SDM yang ditempa dari mulai kuliah di perguruan tinggi sampai ke dunia nyata dalam rangka membangun Indonesia itu sangat cepat. Menurutnya, pendidikan tinggi di Indonesia ini harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat lantaran posisinya yang dekat dengan dunia pekerjaan.

  1. Mempercepat inovasi

Menurut Nadiem, inovasi merupakan tujuan utama perguruan tinggi. Inovasi yang bisa dilakukan, lanjutnya, seperti inovasi kurikulum, inovasi pengambdian masyarakat, dan inovasi dalam riset.

  1. Menghilangkan paradigma, pendidikan hanya tanggung jawab satuan pendidikan Menurut Nadiem, dengan  kebijakan  Kampus  Merdeka,  tanggung  jawab pendidikan bisa diampu bersama oleh industri, asosisasi, dan unsur masyarakat. Dengan begitu, pihak kampus akan berlomba-lomba akan bekerja sama dengan kampus  di  dalam  maupun  luar  negeri,  lintas  industri,  lembaga  swadaya masyarat, pemerintah, komunitas masyarakat, dan lainnya untuk menciptakan pembelajaran seperi dalam penyusunan kurikulum hingga rekruitmen kerja.
  1. Melatih mahasiswa lebih adaptif

Nadiem menyatakan profesi saat ini menuntut SDM yang memiliki kombinasi lintas disiplin ilmu. Kebijakan Kampus Merdeka yaitu pembebasan mahasiswa belajar di luar prodi, lanjut Nadiem, akan membuat mahasiswa akan lebih adaptif dalam menghadapi situasi pascakuliah dan jaman yang terus berkembang. Mahasiswa akan dibebaskan memilih pembelajaran di luar prodi maupun di luar kampus seperti magang, mengajar di daerah, kolaborasi penelitian, pertukaran pelajar, dan lainnya sesuai kesepatakan di kampus. Pembelajaran di luar program studi sendiri akan diberikan jangka waktu tiga semester atau setara bobot 60 sks.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan kebijakan Nadiem sangat berorientasi pasar bebas, terutama poin ketiga, yaitu mempermudah suatu kampus jadi PTN BH. Adalah bentuk komersialisasi pendidikan tinggi yang “mengeksklusi anak-anak dari kalangan tidak mampu.” Mempermudah kampus berbadan hukum dianggap sama saja memperluas praktik komersialisasi pendidikan. Kampus, dengan dalil otonomi non-akademik, diminta mencari uang sendiri untuk biaya operasional. Akhirnya yang paling mudah dilakukan adalah menaikkan biaya kuliah. Pada akhirnya biaya kuliah yang tinggi semakin sulit dijangkau si miskin.

Alasan serupa dipakai oleh Mahkamah Konstitusi kala membatalkan seluruhnya UU 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Pemberian otonomi nonakademik– termasuk mencari uang sendiri–dinilai tak akan mampu dimaksimalisasi semua kampus. Hal itu dianggap akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan. MK juga menilai status kampus sebagai badan hukum membuat pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa ada perlindungan sama sekali. Badan hukum, misalnya, memungkinkan kampus dipailitkan, dan negara tak memikul tanggung jawab sama sekali jika itu terjadi.

Ubaid juga mempermasalahkan lantaran kebijakan Mendikbud terlalu berfokus pada industry yang bertolak belakang dengan fungsi pendidikan tinggi yang seharusnya lebih mendahulukan tri dharma perguruan tinggi dan mengedepankan kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan Mendikbud pun, terlalu focus pada kampus ‘konvensional’ dan abai terhadap kampus berbasis pendidikan dan praktik, seperti Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan politeknik. Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menanggapi upaya Mendikbud mendorong mahasiswa untuk magang di perusahaan. Apindo meminta Mendikbud Nadiem memperjelas aturan pemagangan mahasiswa. Pasalnya, saat ini jatah magang di dunia industri sudah banyak terisi oleh pelajar dari sekolah vokasi. Apindo sendiri menyarankan, jika ingin berfokus menyiapkan alumni siap kerja, pemerintah lebih baik memperkuat sekolah vokasi. pengamat pendidikan Darmaningtyas juga mengkritisi hal tersebut, menurutnya, pemagangan bisa membuat orang-orang lulusan universitas jadi sebatas pekerja teknis.

Berdasarkan uraian diatas, dengan semangat juang dan pergerakan dalam melawan serta memberikan keadilan terhadap peradaban. Membela negeri Indonesia tercinta. Oleh karena itu kami Fkmpi menyatakan sikap :

  1. 1. Menuntut kepada KEMDIKBUD agar dapat mencabut kebijakan larangan Mahasiswa dalam kebebasan berorganisasi ! Sesuai dengan SKK No.155 Tahun 1998 Kemendikbud tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Pasal 1 Ayat 1 Yang berbunyi : “Organisasi kemahasiswaan intra. perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.”
  2. Menolak dengan tegas sistem Kerja Praktek yang di berikan kurung waktu 2 semester yang di muat dalam kebijakan Revitalisasi Politeknik.
  3. Menolak dengan setegas-tegasnya ! Dalam kebijakan KEMDIKBUD pada pengubahan sistem Politeknik ke Universitas Terapan !.
  4. Mengecam kepada pihak Pemerintah Pusat agar dapat menegakkan “keadilan” untuk memberikan kelayakan yang khusus bagi para murid seluruh pelosak Indonesia agar dapat mendapat pendidikan yang sangat sejahtera.

 

Ttd,

Rizqi Khoiruddin

Koordinator Bidang Kajian Startegis

FKMPI 2019/2020

Politeknik Negeri Sriwijaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *