Kajian Ekonomi dan Politik Kemanusiaan FKMPI Nasional – Perspektif faktor – faktor Jokowi dalam pengambilan keputusan untuk menangani wabah Covid – 19

Kajian Ekonomi dan Politik Kemanusiaan FKMPI Nasional

Perspektif faktor – faktor Jokowi dalam pengambilan keputusan untuk menangani wabah Covid – 19

  1. Pendahuluan

Pemerintah berencana menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona. Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan dengan skala lebih besar. Oleh karena itu, ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai dengan kebijakan darurat sipil.

Status darurat sipil itu memiliki sejumlah konsekuensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU Nomor 74 Tahun 1957 dan Menetapkan Keadaan Bahaya.

Langkah ini bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit, seperti diatur dalam pasal 59 ayat 2, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Seperti diatur dalam pasal 59 ayat 3, pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Sedangkan, kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Status darurat sipil memiliki sejumlah konsekuensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU Nomor 74 Tahun 1957 dan Menetapkan Keadaan Bahaya. Salah satunya adalah menambah sejumlah kewenangan kepada presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat, dan kepala daerah sebagai penguasa darurat sipil daerah. “Penguasa Darurat Sipil Pusat berhak mengadakan segala peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan. Klausul itu tercantum dalam Pasal 10 ayat 2 UU ini.

Status darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Pasal 1 menyatakan, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa penguasa keadaan darurat sipil adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat. Dampak penetapan status darurat sipil cukup luas. Di antaranya, pada pasal 18 disebutkan bahwa Penguasa Darurat Sipil berhak membuat ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus dilakukan dengan izin tertentu. lzin ini oleh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersyarat. Penguasa Darurat Sipil juga berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang tertentu. Kemudian, pada pasal 19 disebutkan bahwa Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah. Pasal 20 Penguasa Darurat Sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat Polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan saat ini pembatasan sekala besar perlu diterapkan dalam menghadapi Corona. Maka kebijakan Darurat Sipil perlu dijalankan. “Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” demikian kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas COVID-19 yang disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3).

Penyebaran wabah corona virus (Covid-19) di Indonesia yang semakin ganas memberikan kecemasan kolektif apabila ia menjangkit terlalu lama di Indonesia. Covid-19 secara perlahan akan menggiring Indonesia pada potensi krisis di sejumlah lini strategis sehingga tidak menutup kemungkinan akan membawa Indonesia pada krisis ekonomi yang berbuntut pada krisis politik.

 

  1. Pembahasan Strategis

Darurat Sipil emangnya bisa apa?

Dalam Perpu 1959 itu dikenal 3 darurat, yaitu Darurat Sipil, Darurat Militer, dan Darurat Perang. Setiap jenis ‘Darurat’ memiliki tujuan, syarat-syarat, dan konteks yang berbeda. Syarat-syarat keadaan bahaya dengan berbagai tingkatan Darurat itu ada dalam Pasal 1 Perppu. Semua mengarah pada terancamnya keamanan/ketertiban oleh pemberontak, kerusuhan, bencana, perang, membahayakan negara, tidak dapat diatasi oleh alat perlengkapan negara secara biasa. Tindakan yang dapat dilakukan bila status Darurat Sipil sesuai Perppu 23/1959 itu diterapkan:

(1) Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan, dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise, dan gambar-gambar.

(2) Penguasa Darurat Sipil berhak atau dapat-menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyai atau yang menempatinya, dengan menunjukkan surat perintah umum atau surat perintah istimewa.

(3) Penguasa Darurat Sipil berhak akan dapat menyuruh memeriksa dan mensita semua barang yang diduga atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu.

(4) Penguasa Darurat Sipil berhak mengambil atau memakai barang-barang dinas umum.

(5) Penguasa Darurat Sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat Polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain

(6) Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah.

(7) Penguasa Darurat Sipil berhak:

  1. mengetahui,semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor tilpon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan tilpon atau radio.
  2. membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar,tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia;
  3. menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya tilpon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut.

Pasal 18 ayat 1:

Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus diminta izin terlebih dahulu. lzin ini oleh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersyarat. Yang dimaksud dengan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum.

Pasal 12

Di daerah yang menyatakan dalam keadaan darurat sipil, setiap pegawai negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Penguasa Darurat Sipil, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan itu.

Kewajiban memberikan keterangan ditiadakan, jika orang yang bersangkutan, isteri/suaminya atau keluarganya dalam keturunan lurus atau keluarganya sampai cabang kedua, dapat dituntut karena keterangan itu.

Pejabat-pejabat yang di dalam melakukan tugasnya memperoleh keterangan-keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib merahasiakan, kecuali apabila peraturan perundangundangan pusat yang lain menentukan sebaliknya.

Pasal 13

Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan,percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.

Pasal 14

Penguasa Darurat Sipil berhak atau dapat-menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyai atau yang menenpatinya, dengan menunjukkan surat perintah umum atau surat perintah istimewa.

Pejabat yang memasuki, menyelidiki atau yang mengadakan penggeledahan tersebut dibuat laporan pemeriksaan dan menyampaikan kepada Penguasa Darurat Sipil.

Pejabat yang dimaksudkan di atas berhak membawa orang-orang lain dalam melakukan tugasnya. Hal ini disebutkan dalam surat laporan tersebut.

Pasal 15

Penguasa Darurat Sipil berhak akan dapat menyuruh memeriksa dan menyita semua barang yang diduga atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu.

Pejabat yang melakukan penyitaan tersebut di atas harus membuat laporan penyitaan dan menyampaikannya kepada Penguasa Darurat Sipil dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

Terhadap tiap-tiap pensitaan, pembatasan atau larangan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Penguasa Darurat Sipil.

Pasal 16

Penguasa Darurat Sipil berhak mengambil atau memakai barang-barang dinas umum.

Pasal 17

Penguasa Darurat Sipil berhak:

Mengetahui,semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor telepon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan telepon atau radio.

Membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar,tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia;

Menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya telepon, telegraf, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga menyita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut.

Pasal 18

Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang tertentu.

Ketentuan-ketentuan. dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku untuk peribadatan, pengajian, upacara-upacara agama dan adat dan rapat-rapat Pemerintah.

Pasal 19

Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah.

Pasal 20

Penguasa Darurat Sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat Polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain.

Stabilitas Ekonomi di hadapan pandemi Covid – 19 

Hantaman pada sektor ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19 begitu keras. Menurut laporan yang dirilis oleh OECD pada Maret 2020, GDP global diprediksi akan jatuh sebesar 2,4% pada 2020. Bahkan pertumbuhan GDP riil Indonesia menyusut sebesar 0,2% dimana sebelumnya berkisar di angka 5%.

Masih menurut laporan yang sama, China, sebagai tempat awal persebaran Covid-19 memainkan peran penting dalam ekonomi global.  Secara persentase, industri China memberi sumbangsih berkisar 22% terhadap ekonomi global, kemudian diikuti oleh GDP dan perdagangan global dimana masing-masing memberikan kontribusi sebesar 17% dan 10%.

Selain itu, China dikenal sebagai pusat produksi barang dunia dan telah memberikan sumbangsih sebesar 12,8% terhadap produksi barang dunia. Alhasil, ketika produksi barang di China terhambat maka akan mempengaruhi suplai terhadap permintaan global. Jumlah penawaran yang lebih kecil ketimbang permintaan akan menimbulkan kenaikan harga dari batas wajar.

Dalam hubungannya dengan Indonesia, China memberikan pengaruh signifikan pada sektor perdagangan, pariwisata, dan komoditas lain.

Pada sektor industri misalnya, China merupakan salah satu negara supplier bahan baku terbesar bagi industri manufaktur di Indonesia. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menerangkan, hampir 74% bahan baku industri di Indonesia diimpor dari negeri tirai bambu tersebut. Bahkan, nilai impor baku non-minyak dan gas dari China sejak 2019  mencapai US$ 44,5 juta.

Selain dari sektor manufaktur, industri pariwisata juga memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Data dari BPS menunjukan kunjungan wisatawan China ke Indonesia selama periode Januari sampai Juni mencapai 1,05 juta orang.

Dari jumlah 13,6 juta wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, turis China menempati posisi kedua terbanyak. Kunjungan mereka setiap tahunnya diperkirakan mencapai 2 juta wisatawan dengan total belanja US$1.400 (Rp 19,2 juta) per kunjungan.

Sejak wabah Covid-19 merebak, angka wisatawan asing dari China menurun drastis, terlebih sejak diberlakukannya travel ban dari pemerintah Indonesia. Kebijakan ini terpaksa dilakukan sebagai upaya mitigasi kendati langkah tersebut disesalkan oleh duta besar China untuk Indonesia

Berdasarkan keterangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), sejak pemberlakuan tersebut diprediksi Indonesia akan kehilangan Rp 54,8T dari sektor pariwisata. Perlu diketahui, pada tutup buku 2018, sektor pariwisata mampu menyumbang devisa terbesar dengan nilai mencapai US$ 19,2 miliar mengalahkan sektor migas dimana Bali tercatat sebagai penyumbang terbesar mencapai 40%.

Kehadiran wabah Covid-19 memberikan dampak secara sistemik terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Terganggunya suplai bahan baku untuk industri manufaktur dari China serta menurunnya jumlah wisatawan akan berdampak krisis pada pemasukan negara.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan kebijakan insentif fiskal berupa penghilangan pajak penghasilan selama 6 bulan ke depan bagi pekerja maupun perusahaan dalam upaya memelihara daya beli masyarakat. Namun, tidak ada ukuran pasti sejauh mana kebijakan insentif tersebut mampu bekerja secara efektif. Apalagi, model kebijakan ini belum tentu dirasakan oleh segmen masyarakat non-urban seperti petani, nelayan, pengrajin, dan lain-lain.

Warwick McKibbin dan Roshen Fernando dalam The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios (2020), memaparkan bagaimana wabah Covid-19 berimbas pada sektor ekonomi secara makro. Dengan menggunakan model skenario epidemiologis, mereka memaparkan bahwa penyebaran Covid-19 memberikan pengaruh signifikan pada beberapa lini ekonomi makro, misalnya anggaran pemerintah untuk infrastruktur kesehatan, permintaan konsumsi, biaya produksi dari berbagai sektor, dan tenaga kerja.

Lebih lanjut, alihfungsi anggaran untuk infrastruktur kesehatan akan berpengaruh pada anggaran belanja pada sektor lain yang akan dikurangi. Pasokan suplai akan terganggu sehingga meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi meningkat seiring dengan melonjaknya permintaan namun kapasitas yang terbatas.

Hal ini juga dipengaruhi, pemenuhan tenaga kerja untuk industri yang tidak memadai karena wabah yang melanda pegawai sehingga berpengaruh pada kapasitas produksi. Lebih lanjut, pandemi Covid-19 pada akhirnya mengakibatkan investasi dan konsumsi anjlok.

Menurut Fuad Bawazier dalam Virus Corona dan Resesi Ekonomi (2020), dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 3,64% sampai 3,82% akan banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja, angka pengangguran akan meningkat tajam, demikian pula angka kemiskinan.

Sektor konsumsi yang selama ini berkontribusi lebih dari 50% PDB akan melemah, daya beli masyarakat semakin merosot. Kondisi pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi lebih rendah dari kondisi saat terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2009, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,14%.

Nilai perdagangan barang dan jasa dengan China yang mendadak anjlok akibat corona membuat pemerintah Indonesia perlu mencari alternatif lain. Tingkat ketergantungan Indonesia terhadap China yang cukup tinggi turut berpengaruh pada derajat kemandirian ekonomi yang rendah. Wabah perlu segera ditangani dengan serius sebelum berdampak lebih jauh.

Indonesia Kadas pada Instabilitas Politik

Dalam Coronavirus: The Health, Economic and Geopolitical consequences (2020), John Scott menyampaikan bahwa rakyat akan membenci pemerintah yang gagal melindungi warga negaranya. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa rakyat tidak akan kembali memilih politisi yang gagal dalam dalam melaksanakan tanggungjawabnya pada pemilu mendatang.

Selain itu, Chris Miller dalam COVID-19 Crisis: Political and Economic Aftershocks (2020), menambahkan bahwa sejak wabah Covid-19 merebak telah terjadi krisis kepercayaan (Problem of Trust) warga negara terhadap kekuasaan.

Lebih lanjut, ia mencontohkan sejumlah kepala negara seperti Moon Jae In (Korea Selatan), Shinzo Abe (Jepang), dan Donald Trump (AS) memperoleh banjir kritik atas ketidakmampuan mereka menangani virus dan membiarkan korban terjangkit terus bertambah.

Melansir dari New York Times (10/3/2020), muncul spekulasi yang menguat bahwa besar kemungkinan Perdana Menteri Shinzo Abe “didepak” lebih awal dari kekuasaan sebelum masa jabatannya berakhir dikarenakan kinerja pemerintah Jepang dibawah kepemimpinannya yang dinilai tidak maksimal dalam pencegahan serta penanganan wabah COVID-19 sehingga menyebabkan 639 warganya terinfeksi disusul 15 kasus kematian.

Masih menurut Chris, bayang-bayang kejatuhan politik tidak hanya menghantui Shinzo Abe tetapi juga menghantui Donald Trump dan Moon Jae In.

Chris menerangkan, kesempatan Trump untuk memenangkan pilpres di periode mendatang bahkan diprediksi semakin mengecil jika COVID-19 terus memberikan dampak pada perlambatan ekonomi bahkan resesi bagi Amerika. Sebagai informasi, per 12 Maret 2020 jumlah kasus pasien yang terinfeksi di negeri Paman Sam ini berjumlah 1.327 dengan jumlah kematian 38 jiwa.

Nasib lebih sial bahkan menimpa Moon. Semenjak Korea Selatan (Korsel) ditetapkan sebagai negara dengan infeksi terbanyak setelah China, ratusan ribu warga Korsel menandatangani petisi agar Moon segera turun dari kursi Perdana Menteri.

Protes warga tersebut cukup beralasan mengingat sampai hari ini jumlah kematian akibat kasus Covid-19 di Korea Selatan bertambah menjadi 66 jiwa dengan total pasien terinfeksi sebanyak 7.869 kasus per 12 Maret. Namun, pemerintah Korea Selatan terus berbenah sehingga secara perlahan berhasil menekan angka penularan dan meningkatkan angka pasien yang sembuh.

Jika berkaca pada fenomena global tersebut, Covid-19 tidak bisa hanya dimaknai sebagai wabah penyakit global. Dalam konteks politik, Covid-19 adalah bencana politik yang tercipta secara alamiah atau by nature untuk menguji tingkat kepercayaan publik terhadap pemangku kekuasaan. Keterbukaan dan sikap responsif pemerintah akan membantu publik untuk berhenti berspekulasi di tengah keadaan yang dinamis tersebut. Efektivitas pemerintah dalam merespon ancaman pandemi ini akan menunjukan sejauh mana simpati publik pada kekuasaan terus terpelihara. Hal tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan kinerja pemerintah, pusat maupun daerah, dalam penanganan dan pencegahan penularan penyakit agar tidak meluas, dalam konteks geografis maupun dampak multidimensi (ekonomi, politik, sosial)

Bukan hal yang muskil ketika keresahan politik yang terjadi di tengah masyarakat negara-negara tersebut turut ditularkan juga kepada masyarakat Indonesia. Kekuasaan akan semakin diguncang secara alamiah. Legitimasinya mulai dipertanyakan. Apalagi, beberapa isu politik nasional dalam beberapa hari terakhir semakin mempertajam indikasi ke arah tersebut.

Pertama, wacana reshuffle kabinet. Isu ini cukup santer diberitakan pada akhir Februari lalu. Sejumlah pengamat menilai bahwa kemunculan wacana ini sebelum genap satu tahun masa pemerintahan Jokowi mengindikasikan ada yang tidak beres dengan “dapur” istana. Hal ini juga diperkuat dengan sikap “gerah” presiden terhadap menteri kesehatan dalam merespon Covid-19 sehingga harus menunjuk Ahmad Yurianto, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, sebagai jubir resmi pemerintah untuk penanganan kasus Corona.

Aroma ketidakharmonisan justru semakin kentara di tengah situasi genting. Publik akhirnya semakin liar berspekulasi seraya mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid 19.

Kedua, gerakan masyarakat sipil semakin solid dan berkesinambungan. Vincent Durac, dalam Protest Movement and Political Change (2013), menyampaikan bahwa tertutupnya sistem politik (pengaruh oligarki) disertai dengan tekanan kondisi sosial ekonomi di masyarakat mendorong tuntutan yang lebih kuat dari masyarakat untuk bergantinya kekuasaan. Ia menambahkan, gerakan massa tersebut biasanya bersifat informal, menggunakan perangkat komunikasi yang baru, dan memiliki watak ofensif kepada aparatur negara.

Riak-riak protes masyarakat terhadap kekuasaan sebenarnya telah tumbuh secara sporadis di beberapa daerah. Gerakan mahasiswa #ReformasiDikorupsi pada 2019 lalu tidak bisa dimaknai sebagai klimaks semata. Justru, ia adalah sumbu awal yang menyemai benih-benih protes selanjutnya.

Masyarakat semakin cerdas politik sehingga mereka lebih kritis pada isu yang menyangkut hajat hidup mereka. Hal tersebut terbukti dari banyaknya demonstrasi akhir-akhir ini yang diinisiasi oleh aliansi masyarakat sipil untuk menolak RUU Omnibus Law. Meskipun terjadi secara sporadis di sejumlah daerah, aksi-aksi dengan mengusung narasi yang sama ini menandakan bahwa terjadi kemerosotan public trust terhadap kekuasaan.

Fenomena protes menolak RUU Omnibus Law mencerminkan sinisme publik dalam melihat kinerja pemerintah yang mulai mengkhawatirkan bahkan sebelum genap satu tahun berkuasa. Hal ini perlu mendapat perhatian dan ditanggapi lebih cermat agar public trust terhadap pemerintah bisa tetap terpelihara hingga akhir periode kekuasaan.

Bukankah kita menghendaki kemaslahatan bagi semua?

Arnold Toynbee, seorang sejarawan terkemuka memandang bahwa sejarah bergerak seperti siklus. Ia akan terulang melalui pola-pola yang sama kendati dalam rentang waktu dan pelaku yang berbeda. Ia menambahkan, kemajuan dan kemunduran sebuah masyarakat dalam sebuah peradaban ditentukan dari cara mereka merespon tantangan.

Kita selalu berharap bahwa kesiapan maupun sikap kita dalam menghadapi pandemi Covid 19 tidak diperkeruh oleh isu politik. Pemerintah pusat tidak perlu menaruh kecurigaan politis dengan pemerintah daerah yang mengambil tindakan inisiatif lebih awal. Pemerintah daerah juga perlu mengedepankan koordinasi yang baik di awal dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan strategis di wilayah. Agar bisa saling sinergis dan tidak saling curiga.

Keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara perlu diutamakan. Kepercayaan publik pada kekuasaan akan terpelihara dengan sendirinya seiring dengan kehadiran negara di tengah mereka. Segala kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan pada akhirnya akan menciptakan keselamatan bagi sebuah negara. Dalam situasi krisis ini, respon yang tepat dari pemerintah akan menghasilkan kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara.

Apa yang menjadi sisi Positif serta negatifnya ?

Dampak positif:

  1. Meningkatkan dana darurat;
  2. Memikirkan proteksi asuransi jiwa;
  3. Memprioritaskan makanan sehat bergizi dan hidup bersih;
  4. Hemat biaya transportasi karena aktifitas di rumah saja;
  5. Berfikir lebih kreatif untuk mendapatkan pendapatan baru;
  6. Rancang ulang prioritas keuangan;
  7. Meningkatkan kepedulian berbagi dengan sesama;

Dampak negatif:

  1. Kalap menimbun makanan;
  2. Harga barang naik terutama masker, sanitizer, pengukur suhu hingga obat dan sereh;
  3. Daya beli turun, hutang meroket;
  4. Tingkat pengembalian investasi rendah;
  5. Omset bisnis banyak menurun, pendapatan menurun;
  6. Tidak bisa bayar cicilan ke bank tepat waktu;
  7. Biaya sekolah dan kuliah bertambah untuk menunjang belajar dengan teknologi.

Skala ruang lingkup yang bisa dilakukan UU karantina apa aja ?

pasal 59 ayat 3, pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi:

1.peliburan sekolah dan tempat kerja;

  1. pembatasan kegiatan keagamaan;
  2. dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Alasan tidak tepat atas kebijakan di keluarknnya darurat sipil

Secara hukum, Darurat Sipil dinilai tidak tepat. Sedikitnya ada 4 alasan. Apa itu?

“Pertama. Alasan bahwa adanya bencana alam dapat digunakan sebagai dasar diperbolehkannya Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang haruslah dibaca lengkap sebagaimana isi Pasal 1 angka 1 Perppu 23/1959 yaitu bencana alam tersebut dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

“Pertanyaannya, selain wabah COVID-19 bukan masuk jenis bencana alam, apakah saat ini lembaga kepresidenan beserta kementerian/lembaga serta pemda sudah tidak bisa lagi mengatasi, mencegah, menangani atau mengendalikan wabah ini. Tentu jawabannya tidak mengingat saat ini pemerintah dan pemerintah daerah masih bekerja secara sungguh-sungguh dalam mengendalikan wabah ini dan hal tersebut didukung oleh masyarakat yang saat ini banyak gotong royong membantu pemerintah,”

Alasan kedua, kelembagaan badan yang disebut dalam Pasal 3 ayat (2) Perppu 23/1959 yang akan membantu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil/keadaan darurat militer/keadaan perang sudah tidak cocok lagi dengan postur kelembagaan negara saat ini. Di mana Pasal 3 ayat (2) menyebut adanya Menteri Pertama yang ada dalam badan tersebut, padahal saat ini tidak dikenal adanya Menteri Pertama di kabinet Indonesia.

 

Ditambah lagi saat ini sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ada di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota serta berbagai satgas yang dibentuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Ketiga, hak-hak istimewa yang diberikan kepada penguasa darurat sipil baik di pusat maupun daerah sebagaimana diatur di Perppu 23/1959 justru rentan menghalangi peran serta dan gotong royong warga masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19 yang selama ini terbukti gerakan sosial warga melalui media sosial tersebut efektif membantu pemerintah.

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Perppu 23/1959 mengatur Penguasa Darurat Sipil berhak:

(1) mengetahui semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor tilpon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan tilpon atau radio.

(3) menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya tilpon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut.

“Keempat, jika penetapan darurat sipil ini dimaksudkan dalam rangka memastikan ketaatan warga negara terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Karantina Wilayah dengan cara penerapan sanksi pidana bagi yang melanggar kebijakan tersebut, maka ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Perppu 23/1959 ini justru tidak terlalu memberikan efek gentar dibandingkan sanksi pidana dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

 

  1. Kesimpulan serta rekomendasi untuk penangan pandemi Covid – 19

Menarik kesimpulan secara kongkrit bahwa semua yang menjadi pengeluaran keputusan demi kebutuhan induvidualisme seorang pemimpin dan pemerintah demi ketidak pedulian lebih atas rakyat adalah benar. Serta kesalahan dalam menjemput permasalahan bagi rakyat mesti akan menjadi hal yang amat disulitkan pada kehidupan warga Indonesia mengenai pengeluaran keputusan darurat sipil tersebut.

Sebagai rakyat serta Fungsi dari Social Control kami selaku FKMPI Nasional merekomendasi kan beberapa kepada Pemerintahan Pusat, yaitu:

  1. Mengajak dan membahu untuk saling jaga dengan benar – benar menrealisasikan UU Kekarantinaan Kesehatan No. 6 Tahun 2018
  2. Mendesak seluruh pemangku jabatan atau kepentingan di perintah agar memberikan sumbangsihnya dengan cara mengikhlaskan penghasilan sebagai wakil rakyat untuk standar kemampuan.

Ttd

Rizqi Khoiruddin

Politeknik Negeri Sriwijaya

Koordinator Bidang Kajian FKMPI Nasional 2019/2020

Daftar pustaka

republika.co.id/berita/q7nji6396/dampak-covid19-pada-ekonomi-dan-keuangan-keluarga-kita

www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2020/03/23/180388/ekonomi-dan-politik-indonesia-dalam-bayang-bayang-covid-19.html

katadata.co.id/berita/2020/03/30/pembatasan-sosial-skala-besar-dan-darurat-sipil-ini-beda-dampaknya

news.detik.com/berita/d-4959292/ahli-ugm-jokowi-teken-uu-karantina-kok-yang-dipakai-darurat-sipil-1959?single=1

news.detik.com/berita/d-4959384/4-alasan-menolak-rencana-darurat-sipil-untuk-cegah-penyebaran-corona?single=1

https://nasional.tempo.co/read/1325893/darurat-sipil-berikut-konsekuensinya-menurut-uu-keadaan-bahaya

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *