Kelancangan Para Wakil rakyat kembali membahas #RUUSapuJagad #100persengagalkanomnibuslaw

  1. Pendahuluan

          Masih dengan sama serta narasi yang sama. Kembali akan di bahasnya sang RUU sapu jagad. RUU yang akan mentegelamkan rakyat oleh para investor yang kaya akan menjadi kaya. Mengecewakan nya adalah kembali di bahas pada masa Pademic Corona Virus Disease Ninteen, sebelum masa New Normal yang sekarang ini berlangsung. Belum juga menghasilkan pembatalan yang dikarenakan masih banyak dari wakil rakyat yang sekarang duduk di kursi mewah tersebut sedang melakukan strategi nya sendiri agar dapat secepatnya di sahkan RUU penghapus dari hak – hak rakyat yang ada.

Pada tanggal 30 Maret 2020, DPR RI memutuskan menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan III, meskipun virus corona (Covid-19) sedang mewabah di Indonesia. Perlu diketahui bahwa, virus Covid-19 ini telah menyerang hampir seluruh negara tak terkecuali di Indonesia dengan korban kematian yang cukup besar. Kompas.com pada tanggal 03 April 2020 mencatat, ada 170 pasien meninggal setelah dinyatakan positif Covid-19. Untuk mengatasi bertambahnya korban, pemerintah menghimbau masyarakat membatasi aktivitas diluar rumah dan tidak melakukan kegiatan yang melibatkan khalayak ramai. DPR RI, yang merupakan perwakilan rakyat Indonesia, harus memperhatikan seruan dan masukan masyarakat demi terciptanya kondisi aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat. Sayangnya, tugas utama sebagai penampung aspirasi rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketika tuntutan buruh dan berbagai elemen organisasi masyarakat, yang menyerukan tunda pembahasan Omnibus Law di tengah pandemik Covid-19 ini dan DPR RI fokus menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan dalam penanganan Covid-19,  tuntutan tersebut tidak didengarkan oleh anggota dewan yang terhormat. Ketua DPR RIPuan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di parlemen tetap akan tetap dilakukan sesuai mekanisme walaupun ditengah pandemi Covid-19 ini. DPR RI sungguh tak memiliki hati nurani memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja ditengah pandemi ini. Pernyataan Puan Maharani membuat masyarakat sipil kecewa. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras sikap DPR RI yang telah menyepakati Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk dibahas di Badan Legislasi (Baleg) di tengah pandemi Covid-19. KSPI berencana akan menggelar aksi di depan DPR RI pada pertengahan April 2020 yang akan melibatkan 50.000 buruh se-Jabodetabek.

“ICEL mencatat di dalam Omnibus Law terdapat banyak sekali kelemahan dan catat prosedur dan cacat substansi. Jika memang DPR RI akan membahas ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dari awal mekanismenya saja sudah salah karena tidak melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan di tingkat eksekutif dan kini bisa terulang lagi saat dibahas di tingkat DPR”, ujar Direktur Eksekutif ICEL Raynaldo Sembiring saat melakukan konferensi pers secara daring pada tanggal 2 Maret 2020 bersama dengan Walhi dan Greenpeace.

“Selain itu, banyak sekali pasal yang bermasalah didalam RUU Cipta Kerja ini. RUU ini juga tidak hanya merugikan satu atau dua orang kelompok saja, tetapi seluruh masyarakat akan berdampak, karena RUU seluruh sektor semuanya masuk. Sesuai dengan namanya sebagai RUU sapu jagad.

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial WalhiWahyu Pradana menyatakan bahwa DPR RI telah melanggar seruan Presiden untuk bekerja dari rumah dan tidak mengadakan pertemuan dengan melibatkan banyak orang. DPR RI juga telah banyak melukai hati masyarakat karena tidak mengindahkan permintaan masyarakat untuk menunda membahas RUU Cipta Kerja di tengah Covid-19 ini. Di mana hati DPR yang memaksakan pembahasan regulasi yang banyak ditolak oleh masyarakat, saat negara sedang berjuang menghadapi wabah corona?

Omnibus law adalah Rancangan Undang Undang (RUU) yang dibuat untuk menyederhanakan berbagai aturan. Namun, dalih dorongan ekonomi omnibus law justru menjadi ancaman bagi rakyat. Rancangan omnibus sarat masalah: mulai dari sistem ketenagakerjaan yang tidak adil bagi pekerja, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, ancaman kerusakan lingkungan yang semakin besar, serta perubahan-perubahan lainnya yang membuka lebar peluang korupsi dan mengaburkan masa depan kita sebagai anak muda.

Omnibus law RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah terus mendapatkan penolakan dari publik. Serikat buruh hingga mahasiswa ramai-ramai menyatakan penolakannya. Mereka menilai RUU Cipta Kerja terlalu berpihak pada investor dan justru meminggirkan kepentingan masyarakat. Pasal-pasal di dalam RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 79 undang-undang dan 11 klaster dianggap bermasalah. Setelah surat presiden dan draf RUU Cipta Kerja diterima DPR pada Rabu (12/2/2020), pembahasan bersama pemerintah belum juga dimulai. DPR terkesan menunda-nunda pembahasan di tengah hujan kritik RUU Cipta Kerja.

  1. Pembahasan

B.1 Melongok RUU Cipta Kerja Pada Bidang Perkebunan

Untuk mempermudah dan mempercepat laju pertumbuhan investasi di Indonesia, pemerintah merancang sebuah kebijakan/regulasi, yang dibentuk untuk menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang telah berlaku (Omnibus Law). Pemerintah mengklaim bahwa, regulasi yang telah ada selama ini menjadi penyebab terhambatnya kemudahan berusaha di Indonesia.

Untuk menyusun Naskah Akademik (NA), penyusun mewawancarai tiga narasumber yakni para pakar, akademisi maupun pelaku usaha. Sayangnya, penyusun tidak melibatkan narasumber dari organisasi masyarakat sipil. Mengapa perwakilan dari organisasi masyarakat tidak dilibatkan? Apakah para pelaku pekerja, dan masyarakat ini tidak ahlinya? Tidak pakar? Sehingga mereka tidak berhak untuk dilibatkan sebagai pelengkap hasil analisis p penyusun NA ini.

Analogi kelas pekerja, memang telah lama terbangun sebagai kelas pekerja bawah sejak terjadinya revolusi industri, sehingga kelas pekerja dinilai tidak layak untuk membahas sebuah mahakarya penarik investor ini di Indonesia. Apa lagi “katanya” kelas pekerja di Indonesia banyak maunya.

 

Untuk lebih memahami terkait Omnibus Law, Penulis mengutip bahasan dari laman hukumonline.com yakni, Omnibus Law merupakan satu regulasi yang dibentuk untuk menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang telah berlaku. Konsep ini bisa saja hanya menggantikan beberapa pasal di satu regulasi dan saat bersamaan mencabut seluruh isi regulasi lain. Artinya, Omnibus Law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapu jagat.

 

RUU Cipta Kerja juga menuai kritik lainnya oleh masyarakat sipil salah satunya terkait dimana UU dapat diganti oleh sebuah PP. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD[3] menyatakan kepada awak media bahwa ada kemungkinan penyusun RUU tersebut salah melakukan pengetikan. Terlepas dari berbagai kecurigaan adanya kesengajaan terkait Pasal ini, Penulis berpendapat sekalipun memang betul teradapat kesalahan dalam pengetikan tentu akan wajar saja mengingat pengerjaannya dikebut dalam waktu 100 hari.

 

Selain RUU ini menyasar para investor, para pekerja kelas bawah, dan lingkungan, RUU Cipta Kerja ini juga menyasar peraturan terkait perkebunan/pertanian (sebenarnya dari seluruh materi muatan RUU Cipta Kerja, terdapat pendelegasian lebih kurang 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah). Catatan dari peneliti Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) terkait perkebunan/pertanian cukup membuat penulis terkejut dimana RUU Cipta Kerja ini banyak menghilangkan pertimbangan-pertimbangan dari UU Perkebunan sebelumnya.

 

Salah satunya terhadap Pasal 30 angka 1 mengenai perubahan terhadap Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimana telah menghilangkan pertimbangan-pertimbangan terkait penetapan batasan luas. Pertimbangan tersebut yakni a. Jenis tanaman; b. Ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; c. Modal; d. Kapasitas pabrik; e. Tingkat kepadatan penduduk; f. Pola pengembangan usaha; g. Kondisi geografis; h. Perkembangan teknologi; dan i. Pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Sehingga pasal ini berpotensi mengambil alih kawasan-kawasan yang bukan diperuntukkan untuk usaha perkebunan.

Sebelum adanya perubahan dan penghilangan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada RUU Cipta Kerja, jauh sebelum itu kasus-kasus pengambilan alih kawasan yang bukan diperuntukkan untuk perkebunan telah lama bergema. Mulai dari masa orde baru, hingga revolusi industri 4.0 saat ini. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih penguasaan tanah di Indonesia, karena adanya dua hukum yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah.

 

Masyarakat dan pemerintah saling klaim hak atas tanah/hutan. Masing-masing pihak hanya mengakui keberadaan satu hukum demi kepentingannya. Di Indonesia hukum negara dianggap memiliki posisi yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam dibandingkan hukum adat. Seringkali negara mengambil kebijakan sepihak dalam pengelolaan sumber daya alam tanpa melibatkan masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam tersebut[4]. Sehingga kasus-kasus perampasan lahan oleh pemerintah kerap terjadi.

 

Pada catatan akhir tahun 2018, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan konflik tanah menyebar di seluruh Indonesia. Konflik ini didominasi oleh Provinsi Riau, Sumatera Utara dan Jawa Barat sejak tahun 2014. Luas konflik tanah sendiri mencapai 807.177 hektare dengan didominasi sektor perkebunan sawit yakni mencapai 591.640 hektare. Lainnya adalah kehutanan (65 ribu hektare); pesisir (54 ribu hektare); dan pertambangan (49 ribu hektare)[5]. KPA menilai tingginya angka konflik agraria merupakan bentuk upaya perampasan hak rakyat atas tanah, baik oleh negara maupun pemilik modal yang berkolaborasi dengan penguasa.

 

Mau sehebat apapun Omnibus Law ini dibentuk oleh pemerintah, jika ujung-ujungnya perampasan lahan dan konflik agraria belum dapat diatasi apa gunanya Omnibus Law ini dibahas.

 

B.2 Kepentingan investor

Omnibus law RUU Cipta Kerja hanya menitikberatkan pada kepentingan ekonomi, tidak ada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam rancangan undang-undang tersebut. Ketika kita melihat bagian penjelasannya sangat ekonomisentris, bukan kesejahteraan. Jadi hanya bicara pertumbuhan ekonomi tanpa bicara keadilan sosial dan kesejahteraan.

 

Bukan Kepentingan Masyarakat dinilai memudahkan dalam aspek ekonomi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja diberikan kepada pengusaha atau pemilik modal. Sementara kepentingan masyarakat justru terpinggirkan. Kemudahannya bukan bagi warga negara yang minim akses terhadap sumber daya alam atau sumber daya ekonomi. Kemudahan diberikan justru kepada pemilik modal, kepada asing, dalam rangka mengundang investor lebih banyak. Jadi bukan kita mudah mencari kerja.

 

Hak-hak pekerja untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan terancam dengan adanya ketentuan itu. UU ini mendorong informalisasi kerja. Kayaknya akan menciptakan lapangan kerja dan ikatan kontrak kerja yang mengarah pada informalisasi dunia kerja. Tidak ada kepastian gaji, jam kerja, tidak ada kepastian kesehatan, jaminan sosial. Relasi itu yang mau dibangun. Ia pun mendorong DPR agar mengembalikan draf RUU Cipta Kerja kepada pemerintah. Semestinya DPR harus bisa bersikap tegas agar tidak menjadi kambing hitam atas penolakan RUU Cipta Kerja. “Pemerintah sekarang melempar, prosesnya di DPR, silakan masyarakat ke DPR. Saya minta DPR tegas kalau memang bermasalah kembalikan kepada pemerintah.

 

B.3 Menciptakan perbudakan modern

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) dinilai, keberadaan omnibus law RUU Cipta Kerja justru akan menarik Indonesia kembali ke zaman kolonial Hindia Belanda. Pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja akan menciptakan perbudakan modern. Semangat perbudakan modern itu sangat kuat terasa dalam draf yang kita semua bisa baca hari ini.  RUU Cipta Kerja dengan aturan Koeli Ordonantie yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda.

Dijelaskan bahwa ketika berlaku Koeli Ordonantie memberikan jaminan kepada majikan terhadap pekerjanya jika terjadi masalah.  “Saat itu pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin ekspor komoditas-komoditas perkebunan. Untuk menarik banyak investor kemudian mereka membuat undang-undang yang namanya Koeli Ordonantie yang intinya memberikan jaminan kepada pemilik perkebunan akan tenaga kerja yang murah dan dengan perlindungan yang minim.

 

Pasal dalam RUU Cipta Kerja yang akan merugikan para pekerja. Salah satunya, para pekerja dihadapkan dengan ketidakpastian karena status hubungan kerja kontrak tidak dibatasi.  “Indonesia akan melahirkan generasi pekerja muda yang rentan dan juga mudah dieksploitasi dalam kondisi kerja yang buruk. Ketika mereka masuk dalam dunia kerja, mereka akan dihadapkan dengan sebuah ketidakpastian dalam bentuk status hubungan kerja yang kontrak.

 

  1. Kesimpulan dan Pernyataan sikap

          Dengan sebuah kebijakan yang hendak akan di sepakati, tentu membuat para pemangku jabatan telah ingin memperlihatkan kepentingannya masing – masing. Pada segmen pembahasan telah akan diambil inti sari dari masa depan baik untuk mahasiswa Politeknik Se-Indonesia dan masyarakat Indonesia kedepan. Bawasannya Politeknik adalah salah satu tempat dalam menghasilkan kader – kader pemimpin Indonesia. RUU Omnibus Law sangatlah akan mempengarungi para mahasiswa Politeknik yang tersebar. Maka Kami Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Se – Indonesia Menyatakan sikap ! :

 

“ MENOLAK DENGAN TEGAS TERHADAP KELANJUTAN PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW DAN MENUNTUT PARA PUAN DAN TUAN DPR RI AGAR TIDAK LAGI MEMBAHAS RUU OMNIBUS LAW“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *